VERTICAL.NET. Rapat ini mengusung tema "Penguatan APIP dan SPIP dalam mempertahankan Opini WTP", Rabu (6/12/2017) bertema di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar.
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. H. Arfang Arif.
Dihadiri oleh Kepala BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, kepala bagian setda, para camat, lurah, kepala desa, dan bendahara se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
Acara ini dilaksanakan atas dasar Keputusan Bupati Selayar nomor 17 Tahun 2017 tentang program kerja pengawasan tahunan inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 13 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2017.
"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan APIP Kabupaten Kepulauan Selayar, tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan yang bebas KKN, akselerasi penyelesaian tindak lanjut atas temuan APIP, serta tentu saja mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017,"ujar Inspektur, H. Ar. Krg. Magassing, S.H.,M.H.
Beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam rangka upaya mempertahankan opini WTP oleh badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia terdiri dari beberapa aspek yang diantaranya adalah ketepatan pengajian laporan keuangan, Efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta kinerja pelaksanaan kegiatan meliputi aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
Sementara Asisten Setda Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar, Ir. H. Arfang Arif, juga menyampaikan harapannya dalam sambutannya.
"Saya menitipkan harapan yang besar dari pelaksanaan rapat gelar pengawasan ini. Semoga rapat ini dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Secara khusus saya berharap rapat ini dapat menghasilkan strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat mempertahankan predikat opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK," tutur Ir. H. Arfang Arif.
Dalam acara tersebut sekaligus penyerahan plakat dan piagam dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kepada OPD, kecamatan, dan desa terpilih dari banyak nominasi atas inisiatif dan komitmen terhadap penyelesaian temuan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional pemerintah.
Kategori 'OPD' jatuh kepada: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja.
Kategori 'kecamatan' jatuh kepada: Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontomanai, dan Kecamatan Benteng.
Kategori 'desa' jatuh kepada: Desa Latondu, Desa Bontosunggu, dan Desa Buki Timur.
Hingga berita ini diturunkan, pemateri rapat yaitu Kepala BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Damargo Hadiono, Ak.M.E.CGAP., sebagai pemateri baru saja opening.
***
Reporter : Dianika Ariatami
Kamerawan : Satria
posted from Bloggeroid
Tidak ada komentar:
Posting Komentar